Apa Saja Larangan Penggunaan Dana APBD di Sekolah? Ini Penjelasannya - dikpora.jogjaprov.go.id

Apa Saja Larangan Penggunaan Dana APBD di Sekolah? Ini Penjelasannya

DETAIL BERITA 01 Agustus 2018 04:08 WIB,   Jurnalis: Zakky M ,   Dibaca : 398kali


  Foto : Kepala Seksi Perencanaan Kependidikan Dinas Dikpora DIY, Drs. Raden Suci Rohmadi, menyampaiakan materi kepada para Kepala Sekolah dan PUMK  
Share :

Kepala Seksi Perencanaan Kependidikan Dinas Dikpora DIY, Drs. Raden Suci Rohmadi, menjelaskan larangan-larangan terkait penggunaan dana APBD di sekolah dalam Sosialisi Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)APBD Tahun Anggaran 2019 dan Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018 (Triwulan IV) bertempat di Sasana Krida Dinas Dikpora DIY, Rabu (1/8/2018).

Suci menjelaskan ada 12 larangan terkait dengan penggunaan APBD di sekolah, diantaranya:

1. Belanja pegawai/honor untuk kegiatan yang bersifat kepanitiaan;

2. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya: studi banding, study tour, kegiatan peringatan hari besar /keagamaan, dan outbound; 

3. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lainnya;

4. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;

5. Membangun gedung atau ruangan guru;

6. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS), serta bahan peralatan yang tidak mendukung kegiatan pembelajaran;

7. Konsumsi makan/minum harian guru dan pegawai;

8. Lembur pegawai;

9. Belanja materai untuk laporan pertanggun jawaban keuangan;

10. Belanja modal yang tidak mendukung proses pembelajaran;

11. Hadiah lomba-lomba /duplikat piala/prestasi akademik;

12. Pembayaran keperluan yang sudah dibiayai dengan sumber lain.

Kegiatan sosialisasi ini sendiri diselenggarakan dalam dua waktu; yang pertama, Pukul 08.00 WIB diikuti oleh 69 kepala SMA Negeri se-DIY beserta Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK); dan yang kedua, Pukul 13.00 WIB diikuti oleh 49 Kepala SMK Negeri se-DIY beserta Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK).

Dalam kesempatan itu, Suci juga berharap agar tidak ada penganggaran ganda, yakni sudah dibiayai dari APBD tapi ternyata masih dianggarkan dari sumber-sumber yang lain. “Makanya kita sudah buat rambu-rambu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kalo dari APBD saya rasa sudah jelas. Kita sudah menyusun Petunjuk Teknis terkait mana yang boleh mana yang tidak boleh yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu semua,” katanya mengingatkan kepada para Kepala Sekolah dan PUMK yang hadir. 


Berita Terkait

Berita Lain


Komentar Berita

Kembali ke atas


PENGUMUMAN BARU
LINK PENTING: BSE - Lembaga Pusat - Lembaga Daerah - Link UPTD - Budaya Baca - Konten Pendidikan - NUPTK - NISN - NPSN - Seksi DIKTI - BAN SM

Kantor : Jl.Cendana 9 Yogyakarta Kode Pos : 55166 Telepon : (0274) 541322 Fax : 513132 Email : dikpora@jogjaprov.go.id
Dinas Pendidikan, Pemuda, & Olahraga
Daerah Istimewa Yogyakarta.

www.pendidikan-diy.go.id
Copyright © 2017 .Hak cipta dilindungi undang-undang.
Web themes by WatulintangMedia